Jenis Layanan

Jenis Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

 

Mekanisme Pelayanan Pengesahan Pemakaian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

  1. Persyaratan Administrasi :
      • Pengisian formulir permohonan untuk seluruh permohonan pengesahan pemakaian atau penggunaan peralatan K3
      • Gambar Konstruksi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift, untuk pengesahan penggunaan pesawat uap, untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut, untuk penggunaan pesawat tenaga dan produksi, dan untuk penggunaan bejana tekan.
      • Gambar rencana instalasi penyalur petir untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir.
      • Ijin legalitas instalatir, untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir.
      • Ijin dari Departemen Tenaga kerja, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap
      • Gambar diagram garis tunggal, untuk permohonan pengesahaan penggunaan instalasi listrik.
      • Perhitungan gambar instalasi, untuk permohonan pengesahan penggunaan instalasi listrik.
      • Perhitungan Pesawat Uap, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap.
      • Spesifikasi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift dan pengesahan penggunaan pesawat tenaga dan produksi, serta untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut.
      • Sertifikat bahan untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan, serta pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut.
      • Hasil NDT untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan.
      • Rekomendasi, untuk seluruh permohonan pengesahan penggunaan peralatan K3.
  1. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biaya :
      1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah :
  • Pengesahan Penggunaan Lift maksimal 6 hari kerja
  • Pengesahan Penggunaan Pesawat Uap maksimal 18 hari kerja
  • Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir maksimal 6 hari kerja
  • Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik maksimal 6 hari kerja
  • Pengesahan Penggunaan Pesawat angkat angkut maksimal 6 hari kerja
  • Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi maksimal 6 hari kerja
  • Pengesahan Penggunaan Bejana Tekan maksimal 12 hari kerja
      1. Masa berlaku :
  • Pengesahan Penggunaan Lift adalah 1 tahun
  • Pengesahan Penggunaan Pesawat Uap adalah 2 tahun
  • Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir adalah 2 tahun
  • Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik adalah 5 tahun
  • Pengesahan Penggunaan Pesawat angkat angkut adalah 1 tahun
  • Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi adalah 1 tahun
  • Pengesahan Penggunaan Bejana Tekan adalah 5 tahunc.
      1. Biaya pelayanan adalah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi pelayanan bidang Ketenagakerjaan
  1. Prosedur pelayanan :
      • Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.
      • Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.
      • Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan K3 untuk memproses permohonan Pengesahan tersebut.
      • Untuk memprosesnya, Bidang pengawasan dan K3 melakukan peninjauan dan pemeriksaan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan atau tidak, dengan cara penelitian berkas, pengujian alat, pengujian kekuatan tahanan isolasi (khusus untuk isntalasi listrik).
      • Apabila memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan, maka dibuatkan konsep Pengesahan oleh Bidang pengawasan dan K3.
      • Melalui Sekretariat Konsep Pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani.
      • Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Pengesahan disampaikan kepada pemohon melalui bidang pengawasan dan K3.

Mekanisme Pelayanan Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

  1. Persyaratan administrasi :a. Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK )
  2. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biayaa. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 2 ( dua ) hari kerjab. Masa berlaku 1 ( satu ) tahunc. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )
  3. Prosedur pelayanan :a. Pemohon mengambil formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK ) di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang c.q. Bidang Pengawasan dan K3.b. Formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani pimpinan perusahaan diserahkan kembali ke Bidang Pengawasan dan K3.c. Bidang pengawasan dan K3 meneliti formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. d. Apabila telah lengkap dan benar maka formulir diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani sebagai pengesahan. e. Formulir yang sudah ditandangani disampaikan kepada pemohon melalui Bidang Pengawasan dan K3.

Pelayanan Ijin Lembaga Pelatihan Kerja

  1. Persyaratan administrasi
    1. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang.
    2. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK.
    3. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program Pelatihan yang akan diselenggarakan.
    4. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
    5. Profile LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile.
    6. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan.
    7. 4 (empat) lembar pas photo 4 x 6
  2. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biaya
    1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 16 (enam belas) hari kerja.
    2. Masa berlaku adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diperbarui.
    3. Biaya pelayanan adalah Rp. 75.000,00.
  3. Prosedur pelayanan
    1. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.
    2. Dari Sekretariat Surat Permohonan diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.
    3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan memerintahkan Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan untuk memproses permohonan ijin.
    4. Selanjutnya Bidang Penempatan dan Pelatihan untuk memproses ijin tersebut melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak.
    5. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin maka, dibuatkan konsep mengenai Surat Ijin Lembaga Pelatihan kerja.
    6. Konsep ijin disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial melalui Sekretariat untuk diparaf dan dibuatkan pengantar ke Walikota Malang..
    7. Setelah diparaf Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Surat Ijin Pelatihan Kerja, dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan sosial, dimintakan persetujuan dan tanda tangan Walikota Malang.
    8. Setelah disetujui dan ditandatangani Walikota Malang Maka Surat Ijin disampaikan kepada pemohon melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.

Pelayanan Ijin Pendirian Kantor Unit Pelayanan, Penyuluhan dan Pendaftaran (UP3) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

  1. Persyaratan administrasia. Foto copy KTP Penanggungjawab yang dilegalisirb. Surat pengangkatan/penunjukan kepala UP3 CTKIc. Foto Copy SIUP PJTKI d. Foto copy SITU, Perjanjian sewa/kontrak atau Bukti kepemilikan tempat yang digunakan untuk usaha. e. Ijin domisili dari Kelurahan f. Daftar fasilitas Sarana dan Prasarana g. Struktur Organisasi h. Foto copy wajib lapor Ketenagakerjaan / UU no 7 1981 i. Pas Photo Berwarna (4X6) 2 lembar.
  2. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biayaa. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerjab. Masa berlaku 3 (tiga) tahun dan selanjutnya melakukan heregristrasi setiap tahunc. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis).
  3. Prosedur pelayanana. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosialb. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.c. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan untuk memproses permohonan ijin tersebut. d. Untuk memprosesnya, Bidang Pelatihan dan Penempatan melakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin, maka dibuatkan konsep ijin oleh Bidang Penempatan dan Pelatihan. f. Melalui Sekretariat Konsep ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani. g. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial ijin disampaikan kepada pemohon melalui Sekretariat.

Pelayanan Ijin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

  1. Persyaratan Administrasia. Foto copy KTP Penanggungjawab yang dilegalisirb. Foto Copy SIUP PJTKIc. Foto copy SITU, Perjanjian sewa/kontrak atau sertifikat pemilik d. Ijin domisili dari Kelurahan e. Daftar fasilitas Sarana dan Prasarana f. Struktur Organisasi g. Kapasitas Penampungan h. Pas Photo Berwarna (4X6) 2 lembar.
  2. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biayaa. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerjab. Masa berlaku adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya melakukan regristrasi tiap tahunc. Biaya pelayanan adalah Rp. 125.000,00,-
  3. Prosedur pelayanana. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosialb. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.c. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan untuk memproses permohonan ijin tersebut. d. Untuk memprosesnya, Bidang Pelatihan dan Penempatan melakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin, maka dibuatkan konsep surat ijin oleh Bidang Penempatan dan Pelatihan. f. Melalui Sekretariat Konsep surat ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani. g. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial surat ijin disampaikan kepada pemohon melalui Sekretariat.

Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja

  1. Persyaratan Administrasia. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau foto copy KTP yang dilegalisirb. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisirc. Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar d. Surat Keterangan Pengalaman kerja bila ada.
  2. Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biayaa. Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerjab. Masa berlaku sebagai berikut :
    1. 2 (dua) tahun, bagi Pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan registrasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.
    2. Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, diharapkan melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang dan kartu kuningnya akan di non aktifkan

    c. Biaya pembuatan kartu kuning adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )

  3. Prosedur pengurusan kartu kuninga. Dengan persyaratan yang lengkap pencari kerja mendaftarkan ke loket pengurusan kartu kuning di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.b. Persyaratan yang telah diserahkan oleh pencari kerja, diperiksa oleh Pengantar kerja.c. Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pencari kerja untuk dilengkapi. d. Jika telah lengkap, kemudian Pengantar kerja mewawancarai pencari kerja, dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK2) e. Setelah selesai wawancara dan pengisian blanko AK 2, selanjutnya Kartu kuning (AK1) dapat diterbitkan.

Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh

  1. Persyaratan Administrasi :
    • Daftar
    • Anggaran
    • Susunan
    • Copy Kartu Tanda Anggota
  2. Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biaya :
    • Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari
    • Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )
  3. Prosedur Pelayanan :
    • Permohonan diserahkan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaann dan Sosial Kota Malang.
    • Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas.
    • Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan.
    • Bidang Hubungan Industrial meneliti berkas kelengkapan permohonan.
    • Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut.
    • Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka dibuatkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
    • Konsep surat pencatatan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
    • Apabila telah ditandatangani, maka surat pencatatan disampaikan kepada Pemohon melalui Sekretariat.

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

  1. Persyaratan Administrasi
    1. PKB lama
    2. PKB yang baru rangkap 3
    3. Surat Kuasa perundingan, sebagai Juru Runding baik dari SP/SB maupun dari Pengusaha/Pimpinan perusahaan
    4. Data Umum perusahaan
  2. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biaya
    1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja
    2. Masa berlaku adalah 2 (dua) tahun
    3. Biaya pelayanan adalah Rp. 75.000,00
  3. Prosedur pelayanan
    1. Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
    2. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang,
    3. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan.
    4. Bidang Hubungan Industrial meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya.
    5. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pendaftaran, maka dibuatkan konsep Surat Pendaftaran.
    6. Konsep disampaikan kepada Kepala Dinas
    7. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Surat Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama disampaikan kepada Pemohon melalui Sekretariat

Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

  1. Persyaratan Administrasi :
    1. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP
    2. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga)
    3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua SP/SB (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB.
    4. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB
    5. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB.
  2. Waktu penyelesaian, Masa Berlaku, dan Biaya
    1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja
    2. Masa berlaku adalahnya 2 (dua) tahun
    3. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )
  3. Prosedur pelayanan
    1. Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
    2. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang,
    3. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan.
    4. Bidang Hubungan Industrial meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Bidang Pengawasan.
    5. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan.
    6. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas
    7. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon melalui Sekretariat.

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator/Pegawai Perantara

  1. Persyaratan Administrasi
    1. Copy Risalah Bipartit
    2. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa
  2. Waktu penyelesaian dan Biaya
    1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
    2. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )
  3. Prosedur pelayanan
    1. Surat Pengaduan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
    2. Bagian Sekretariat meneruskan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
    3. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses pengaduan
    4. Kepala Bidang Hubungan Industrial menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
    5. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih
    6. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 hari kerja
    7. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak.
    8. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Perjanjian Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran
    9. Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pelayanan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PJTKI

  1. Persyaratan Administrasi

    1. Foto copy Penanggungjawab yang dilegalisir
    2. Foto Copy SIUP PJTKI
    3. Foto copy Ijin HO, Perjanjian sewa/kontrak atau sertifikat pemilik.
    4. Ijin domisili dari Kelurahan
    5. Daftar fasilitas Sarana dan Prasarana
    6. Pas Photo Berwarna (4X6) 2 lembar.
  2. Waktu penyelesaian dan Biaya
    1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja
    2. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )
  3. Prosedur pelayanan rekomendasi pendirian kantor cabang PJTKI
    1. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
    2. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
    3. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan untuk memproses permohonan Rekomendasi tersebut
    4. Untuk memprosesnya, Bidang Pelatihan dan Penempatan melakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi atau tidak
    5. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi, maka dibuatkan Berita Acara Tim Peninjauan Lapangan dan Konsep Rekomendasi oleh Bidang Penempatan dan Pelatihan
    6. Melalui Sekretariat Berita Acara Tim Peninjauan Lapangan dan Konsep Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani
    7. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Berita Acara Tim Peninjauan Lapangan dan Surat Rekomendasi disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan tembusannya kepada pemohon.

xii_pelayanan_rekomendasi_pendirian_kantor_cabang_pjtki 

1 Comments

  1. putra

    selamat siang Bapak/Ibu disnaker kota Malang. Saya atas nama karyawan dari PT Centerpoint Putra Sejahtera jl. kawi MOG ingin melaporkan beberapa kejanggalan selama kami bekerja sbb:
    a. gaji tidak di byarkan sesuai UMK
    b. karyawan yg tidak masuk kerja di potong gaji 100rb/hari termasuk jika sakit dg kata lain karyawan dilarang sakit
    c. lembur tidak dibayar
    d. sholat dipersulit
    e. jika karyawan melanggar peraturan yg tertulis maupun tidak tertulis maka akan dipotong gaji sbesar 100rb/pelanggaran
    f. di larang menggunakan hp saat istirahat kerja. karyawan juga butuh untuk komunikasi dg kluarga jika ada keadaan darurat
    g. perusahaan terlalu memperbudak karyawan dll
    demikian laporan kami mohon dengan sangat Bapak/Ibu tindaklanjuti temuan kami agar tidak berlangsung lama dan merugikan karyawan. terima kasih

Comments are closed.