SOP

PENDAHULUAN

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

SOP diartikan sebagai “suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku”. Dengan kata lain, SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka. Secara menyeluruh satuan SOP akan menggambarkan secara¬† detail cara SKPD beroperasi (bekerja).

Hakekat SOP adalah untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. SOP merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. SOP berisi mekanisme mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan administratif, kebijakan organisatoris dan perencanaan strategis bagi pegawai/pekerja. Atau dengan istilah “semua orang membaca irama musik yang sama”.

Penyusunan SOP sangat penting untuk dilaksanakan karena SOP dapat digunakan sebagai sarana pengembangan misi organisasi, pemantapan peraturan dan persyaratan yang mengatur pekerjaan, pengaturan kompleksitas peralatan dan teknik pelaksanaan pekerjaan, serta untuk memantapkan koordinasi dan sistem pelaporan dengan pihak yang terkait.

RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang

DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21//M.PAN/II/2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
  6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

  1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang,
  2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang,
  3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.
MANFAAT

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :

  1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas;
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan;
  4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
  5. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan;
  6. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi, secara efektif, efisien dan akuntabel;
  7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
  8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana;
  9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;
  10. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
  11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi.