Tugas Pokok dan Fungsi

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)   Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  5. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  7. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  9. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  10. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  11. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  12. pengelolaan anggaran;
  13. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  14. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  15. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  16. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  19. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  20. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 7

(1)      Sekretariat, terdiri dari :

  1. Subbagian Penyusunan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum.

(2)      Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1)      Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  5. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  6. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  7. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  8. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  10. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  11. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 9

(1)      Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  2. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  3. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  4. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
  5. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
  6. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
  7. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  8. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya.

Pasal 10

(1)   Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  2. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  3. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  4. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  5. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  6. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  7. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  8. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  9. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan pokoknya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelatihan dan Penempatan

Pasal 11

(1)   Bidang Pelatihan dan Penempatan melaksanakan tugas pokokpenyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelatihan dan Penempatan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja;
  3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja;
  4. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor dan penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan persektor;
  5. pelaksanaan Bursa Kerja dengan mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, serta penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) melalui media massa, leaflet, booklet dan papan pengumuman;
  6. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
  7. pemrosesan pertimbangan teknis untuk perpanjangan izin serta pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
  8. pemrosesan perizinan penggunaan tenaga kerja yang bekerja di daerah maupun yang ke luar negeri;
  9. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan terhadap bursa kerja swasta (petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja), pelatihan dan bimbingan teknis serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  10. pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  11. pemrosesan pemberian perizinan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja;
  12. pelaksanaan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia dan wanita;
  13. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  14. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  15. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  17. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  18. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 12

(1)       Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari :

  1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Seksi Perluasan Kerja.

(2)      Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

(1)       Seksi Pelatihan Tenaga Kerja melaksanakan tugas pokok pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja.

(2)       Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangpelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  4. pelaksanaan inventarisasi data izin lembaga pelatihan yang mencakup jumlah, lokasi, jenis kejuruan, instruktur dan fasilitas lembaga;
  5. penyiapan bahan pemrosesan perizinan lembaga pelatihan swasta;
  6. penyiapan bahan pembinaan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara latihan;
  7. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh balai latihan kerja (BLK) maupun Mobile Training Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
  8. penyiapan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga pelatihan kerja dalam pelaksanaan latihan kerja;
  9. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
  10. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  11. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  13. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 14

(1)    Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan tugas pokok penempatan tenaga kerja serta pemrosesan persetujuan penempatan transmigran.

(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja serta pemrosesan persetujuan penempatan transmigran;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan programpenempatan tenaga kerja serta pemrosesan persetujuan penempatan transmigran;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penempatan kerja serta pemrosesan persetujuan penempatan transmigran;
  4. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan penempatan tenaga kerja;
  5. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
  6. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/ Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
  7. penyiapan bahan penyusunan pedoman perizinan tenaga kerja asing domestik;
  8. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perpanjangan izin di bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
  9. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
  10. pembinaan dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
  11. pelaksanaan bimbingan terhadap Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  12. penyiapan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi dan perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
  13. pelaksanaan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan Teknologi Padat Karya;
  14. penyiapan bahan dalam rangka pemberian dan/atau pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  15. pelaksanaan pemrosesan persetujuan penempatan transmigran
  16. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  17. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  20. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 15

(1)       Seksi Perluasan Kerja melaksanakan tugas pokok pengelolaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja.

(2)       Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpengelolaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangpengelolaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
  4. pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja;
  5. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK);
  6. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  7. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  8. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial

Pasal 16

(1)    Bidang Hubungan Industrial melaksanakan tugas pokok pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(2)       Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Industrial;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangpengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
  4. penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
  5. penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  6. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
  7. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
  8. pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama;
  9. penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan;
  10. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja;
  11. pelaksanaan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha;
  12. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  13. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  14. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
  16. pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;
  17. pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;
  18. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
  19. pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  20. pemrosesan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  21. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
  22. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  23. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  24. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  25. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  26. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  27. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 17

(1)       Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :

  1. Seksi Penyelesaian Perselisihan;
  2. Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
  3. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.

(2)      Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 Pasal 18

(1)     Seksi Penyelesaian Perselisihan melaksanakan tugas pokokpembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(2)       Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Perselisihan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan;
  4. pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  5. fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan kerja;
  6. pelaksanaan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial;
  7. pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta lock out (penutupan perusahaan);
  9. pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja;
  10. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
  11. fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa pekerja serta lock out;
  12. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  13. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan   pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
  14. pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian di luar pengadilan;
  15. penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran dan pengusulan formasi serta pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter;
  16. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  17. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  20. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 19

(1)       Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiKelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangpembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  4. pelaksanaan pendaftaran organisasi ketenagakerjaan;
  5. penyusunan petunjuk teknis bagi kelembagaan yang beranggotakan unsur bipartit dan tripartit;
  6. penyusunan petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial;
  7. penetapan dan pengembangan bimbingan teknis hubungan industrial;
  8. pelaksanaan bimbingan teknis hubungan industrial;
  9. pendataan dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam rangka pembuatan produk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
  11. penyusunan petunjuk teknis jaminan kesejahteraan purna tugas;
  12. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kesejahteraan pekerja;
  13. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja;
  14. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan jaminan sosial;
  15. pelaksanaan pembinaan persiapan purna tugas;
  16. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan purna kerja di perusahaan;
  17. penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
  18. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
  19. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
  20. pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB);
  21. pelaksanaan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
  22. pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
  23. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  24. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  25. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  26. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  27. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 20

(1)    Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPersyaratan Kerja dan Pengupahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangpembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
  3. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan;
  4. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  5. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum;
  6. pelaksanaan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Malang;
  7. penyiapan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK) Malang;
  8. penyiapan berkas-berkas untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Malang;
  9. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah;
  10. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D);
  11. pelaksanaan pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR);
  12. pemberian bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
  13. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
  14. pelaksanaan inventarisasi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  15. pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  16. penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);
  17. pelaksanaan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
  18. pelaksanaan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama;
  19. pendaftaran dan pendataan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  20. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit;
  21. perencanaan dan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
  22. pelaksanaan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;
  23. penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  24. penyiapan bahan dalam rangka pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  25. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  26. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  27. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  28. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  29. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  30. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan

Pasal 21

(1)       Bidang Pengawasan melaksanakan tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan.

(2)       Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPengawasan mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
  3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
  4. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan norma jaminan sosial tenaga kerja;
  5. pengawasan terhadap norma kerja, norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
  6. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
  7. pelaksanaan Pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK);
  8. penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan;
  9. pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan norma jaminan sosial tenaga kerja;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan/atau instansi terkait dalam rangka menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan;
  11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
  12. pengawasan terhadap norma tenaga kerja wanita, anak dan penyandang cacat;
  13. pengawasan lembaga penempatan dan pelatihan tenaga kerja;
  14. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  15. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  16. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  18. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  19. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 22

(1)       Bidang Pengawasan, terdiri dari :

  1. Seksi Norma Kerja;
  2. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(2)      Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 Pasal 23

(1)       Seksi Norma Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan norma kerja.

(2)       Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;
  3. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus;
  4. penyiapan bahan pengkajian teknis dalam rangka penyempurnaan norma kerja;
  5. penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan;
  6. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data laporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan;
  7. pelaksanaan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan;
  8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja;
  9. penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan;
  10. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  11. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  13. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 24

(1)      Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  3. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  4. penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  5. fasilitasi dalam rangka pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3);
  6. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian terhadap penggunaan pesawat uap, bejana tekan, mekanik, listrik, instalasi kebakaran, konstruksi bangunan, instalasi pengukur petir serta alat keselamatan kerja lainnya;
  7. pelaksanaan pembantuan tugas komisi kesehatan dan keselamatan kerja;
  8. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  9. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  11. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 Pasal 25

(1)      Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(2)     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  3. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), meliputi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT);
  4. pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
  6. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  7. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  8. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

TATA KERJA

Pasal 26

(1)     Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

(2)   Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 27

(1)      Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.

(2)   Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.

(3)       Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.

(4)      Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.

(5)      Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk melakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.

(6)    Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Seksi.